Praktek Prostitusi Bertentangan Dengan Nilai Kemanusiaan

selasa, 8 Mei 2018

aporan : Yasintus Fahik

wakil walikota kupang dr. Hermanus Man

Kupang, flobamoraspot.com – Pemerintah Kota Kupang dalam waktu dekat akan menutup Lokalisasi Prostitusi di Kota Kupang. Wakil Walikota Kupang dr Hermanus Man ketika ditemui Wartawan di Ruang Kerjanya selasa (8/5/2018) mengatakan, untuk membangun kesadaran berbagai pihak terhadap Prostitusi, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penutupan lokalisasi akan diperkuat dengan informasi penting bahwa bukan soal penyakit saja tetapi lebihpntng dari itu, prostitusi bertentangan dengan Nilai-nilai Kemanusiaan.

“Prostitusi itu bukan masalah hubungan sex tapi ada perbudakan. Ada koperasi liar yang beroperasi di sana membuat perempuan tidak berdaya. Mau tidak mau dia terima langganan untuk bayar setoran”, katanya.

Ia mengajak semua orang untuk melihat prostitusi tidak dari sisi ekonomi saja tetapi dari sisi Kemanusiaan.

Rencana penutupan lokalisasi prostitusi di Kota Kupang itu mengikuti program pusat yang akan mnutupi sejumah lokalisasi esek-esek di Indonesi pada 2019.

Rencana tersebut telah disampaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang dalam berbagai acara. “Tanggal 18 April 2018 lalu, Pemerintah Kota Kupang telah mempresentasikan secara garis besar upaya dan langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Kupang mulai dari pra penutupan hingga pelaksanaan penutupan di Jakarta,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Felisberto Amaral kepada wartawan di Kantornya, Rabu (2/4/2018).

Menurut Amaral, Kementerian Sosial telah mendorong pemerintah daerah di Indonesia untuk mengambil langkah menutup lokalisasi sehingga daerah tersebut bisa lebih baik dan maju.

Menindaklanjuti kebijakan terrsebut, kata Amaral, Pemerintah Kota Kupang telah siap dengan berbagai tahapan sebelum dilakukan penutupan tempat lokalisasi di Kota Kupang. “Dalam presentase di Jakarta itu sesuai rencana, pasca penutupan nanti Menteri Sosial akan datang karena  ada pengembalian mantan PSK yang dibiayai melalui APBN dan tambah biaya jaminan hidup enam bulan bagi PSK,” ungkap Amaral.

Dikatakan, sebelum pelaksanaan penutupan ini tentunya pemerintah perlu memiliki data lengkap by name by address dan by foto untuk mempermudah proses pengembalian PSK nantinya.

Menurut Amaral, dengan telah dilakukannya presentase di Jakarta maka tahapan berikutnya yakni persiapan sosialisasi yang rencananya akan dimulai dari tingkat atas yakni dari Forkompinda, FKUB, tokoh-tokoh agama, untuk menyatukan persepsi.

Selanjutnya,kata Amaral lagi, dilakukan sosialisasi di tingkat bawah yakni para camat dan lurah, RT/RW , masyarakat dan yang terakhir sosialisasi dilakukan ditempat lokalisasi. “Ya syukur-syukur dalam perjalanan sosialisasi di tingkat bawah sudah banyak PSK yang tinggal di lokalisasi mulai tinggalkan tempat tersebut dengan kesedaran dari mereka, sehingga pekerjaan kami lebih muda,” ujarnya.

Amaral menambahkan, penutupan lokalisasi di semua daerah tentunya ada dampak positif dan negatif. Tapi pemerintah pusat mengingatkan agar Pemerintah daerah tidak membayangkan hal yang sulit.

“Image lokalisasi ini menggambarkan kepada orang bahwa di daerah ini tempat prostitusi dilegalkan, Sehingga dengan ditutup atau dihilangkan lokalisasi ini, image orang sudah tidak ada lagi. Jika masih ada prostitusi pada spot-spot lain setelah penutupan maka itu menjadi kewenangan daerah untuk melakukan penertiban nantinya,” terangnya.

Share This:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »