Korinus:”Sudah Lebih dari 10 Tahun Saya Urus Perbatasan”


KUPANG, FLOBAMORASPOT.COM – “Sudah lebih dari 10 tahun saya urus Perbatasan. Sejak jadi Asisten tapi belum selesai juga. Ini bukan salah kita, tapi dosa “keturunan”, tegas Bupati Kupang, Korinus Masneno saat membuka kegiatan Focus Grup discusion Pengembgan pusat-pusat permukiman yang mendukung optimalisasi PLBN tahap 2 di kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara (TTU) di hotel Aston Senin, (4/11).

Bupati Kupang Korinus Masneno (tengah depan), Dandim 1604 Kupang Kol. Arh I Made Kusuma Dhyana Graha, S.I.P, Sekda TTU Frans Tllis, Kapus Pengembangan kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Ibfrastruktur Wilayah Kemen PUPR Manggas Rudi Siahaan, Sekda Kabupaten Kupang Ir. Obet Laha dan peserta FGD di Hotel Aston Senin (4/11).

Menurut dia, saat ini sudah ada Inpres Nomor 1 / 2019 tentang pembangunan Pos Lintas Batas Negara Napan di TTU dan Oepoli di Kabupaten Kupang.

“Ini bukti keseriusan Pemerintah Pusat membangun PLBN Oepoli. Persoalannya bagaimana eksen terhadap perencanaan yang sudah kita lakukan”, ujarnya.

Mengenai Data tentang potensi di perbatasan Korinus mengatakan, data sudah lengkap. “Potensi ekonomi juga sudah lengkap. De facto indonesia menguasai sampai di mana pembangunan dilakukan di situ”, terangnya.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, PUPR RI Manggas Rudi Siahaan mengatakan, batas negara merupakan marwah bangsa.

“Presiden Jokowi selalu mengatakan Harga diri bangsa ada di depan, karena itu pembangunan Lintas Batas Negara harus dilakukan. Presiden punya komunikasi intens dengan Timor Leste dan Malaysia, soal menata wilayah perbatasan”, ucap dia.

Ia menegaskan, Masyarakat di wilayah Perbatasan harus memiliki hak yang sama dengan masyarakat perkotaan dalam berbagai kebutuhan.

“Pak Jokowi juga bilang kecewa karena batas yang sudah dibangun (7 dari 11 PLBN), masyarakat tidak dapat manfaat. Hanya untuk selfi. Dia inginkan dari sisi ekonomi jadi pusat pertumbuhan baru”, tambahnya lagi.

Menurutnya, Inpres nomor 1 / 2019 menjadi kartu As yang bisa dimainkan kedua Pemerintahan.

Penjabat Sekda Kabupaten TTU Fransiskus Tillis, S.I.P mengatakan, Tanah pemda yang sedang ditempati seluas 11. 191meter persegi dan Tanah masyarakat 117.200 meter persegi.

“Masyarakat sudah siap hibahkan tanah mereka. Bersertifikat 30 warga hanya 1 yang belum punya sertifikat. Semua sertifikat sudah ada di pemda. Tinggal hari ini kita mantapkan pembayaran ganti rugi”,ujarnya.

Hadir pada Kesempatan itu Sekda Kabupaten Kupang Ir. Obet Laha, Dandim 1604 Kupang Kolonel Arh I Made Kusuma Dhyana Graha, S.I.P, para kadis terkait dari Kabupaten Kupang dan TTU. (Into)




Share This:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »