Baru 5 OPD Yang Lakukan Test urine, Hendrik Rohi: Mungkin Terkendala Dana

Hendrik Rohi Kepala Bidang P2M BNNP NTTbersma kasie P2M Lia (disamping kanan) dan Kasie pencegahan Markus Raga Djara bersama sejumlah wartawan usai Jumpa Pers di aula kabtor BNNP Selasa (26/11).

KUPANG, FLOBAMORASPOT.COM – Pelaksanaan Test Urine merupakan hal penting dalam upaya mencegah terjadinya Penyalahgunaan dan pencegahan Peredaran Gelap Narkoba di NTT. Tahun 2019 ini, hanya 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 37 OPD di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, yang melakukan Program tersebut.


“Semua OPD sebenarnya mau melakukan hal itu (test urine) namun terkendala pada dana untuk pengadaan Pot urine”, Kata Kabid P2M BNNP NTT Hendrik Rohi, M.H kepada Wartawan di Aula Kantor BNNP NTT Selasa (26/11).


Ia menyebut, 5 OPD yang melakukan test Urine yakni, Satpol PP, Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan Badan penelitian dan Pembangunan Daerah NTT.


“Selain itu ada 13 Satker, Korem 161 / Wira Sakti Kupang, pihak Swasta, Pertamina dan Pelindo, Sopir Angkot, Masyarakat Umum, SMK Pertanian dan Undana. Sejak Februai 2019 sudah 30 kali pelaksanaan test urine menyasar 7.076 orang dan hasilnya semua negative alias bebas Narkotika”, terangnya.

Ia menegaskan, sesuai aturan, pelaksanaan Test Urine dilakukan oleh setiap instansi dengan menyiapkan Pot urine sendiri, “setelah itu dibawa BNNP NTT untuk melakukan pemeriksaan”, tegasnya.

Kasie Pemberdayaan Masyarakat Lia Novika, SKM mengatakan, selama pelaksanaan test urine pihaknya menemukan pemakai obat keras yang pengaruhnya sama dengan Narkotika, namun penggunaannya harus dengan Resep dokter.

“Saat pemeriksaan ditemukan ada yang pake obat keras yang mengandung narkotika. Kita minta mereka tunjukkan resep dokter dan obat yang dikonsumsi”, jelasnya.

Kasie Pencegahan Markus Raga Djara mengatakan, ada kendala yang selalu dihadapi dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran Gelap narkotika.

“Ada Kepala Daerah yang tdk tau ada instruksi Presiden. Peraturan gubernur dan Bupati. Belum banyak yang melakukan itu. OPD harus siapkan alat (Pot Urine). Mereka bilang itu tanggungjawab BNN”, katanya kesal.

Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para Sukarelawan yang bekerja siang malam tanpa dana. “Terimakasih sukarelawan. Sudah kerja sampai daerah tapi masih sukarela”, ucap dia. (Sintus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »